Resensi Buku "Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik"

RESENSI BUKU I.                   Identitas Buku Judul buku              : Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan                                        ...

Ilmu Kewarganegaraan, PPKn 10:58:00 No comments

Resensi Opini "Negara Vs Pancasila"

Ø  Data Publikasi Judul                            : Negara Vs Pancasila Pengarang artikel         : Mochtar Pabottinggi Penerbit                      ...

Ilmu Kewarganegaraan, PPKn 10:48:00 No comments

Resensi Tajuk Rencana "Sungguh, Ini Tragedi Nyata"

TAJUK RENCANA: Sungguh, Ini Tragedi Nyata (Kompas) Angka itu telah berbicara. Hutan dan lahan yang terbakar 1,7 juta hektar. Lebih dari 43 juta warga terpapar dan 504.000 warga terkena infeksi saluran napas. Tidak hanya itu, terdapat 12 warga meninggal dan kerugian materi ditaksir sekitar Rp...

Ilmu Kewarganegaraan, PPKn 10:47:00 No comments

PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI KUNCI PEMBANGUNAN BANGSA

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan,...

Pendidikan Kewarganegaraan, Penulisan Karya Ilmiah, PPKn 21:37:00 No comments

Civic Knowlegde yang harus diketahui warga negara sebagai Masyarakat Multikultural Indonesia

1.    Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang sangat beranekaragam yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, ras, budaya, agama, dan lain-lain, sering disebut masyarakat plural atau heterogen. Setiap masyarakat di daerah Indonesia memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri...

Pendidikan Multikultural, PPKn 13:40:00 No comments

Pengertian Pendidikan Multikultural dengan Berbagai Sumber

Pendidikan multikultural (Multicultural Education) merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurkulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai...

Pendidikan Multikultural, PPKn 13:30:00 No comments

Perbedaan Negara Hukum Indonesia dengan Amerika

Dalam Supremasi Hukum Indonesia menganut negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945, karena Indonesia negaranya berbentuk kesatuan sehingga hanya ada satu UUD. Negara hukum yang dianut Indonesia itu terkandung dalam konsep rechtsstaat...

Pendidikan Kewarganegaraan, PPKn 11:18:00 No comments

Makna Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum di Indonesia

Penjelasan UUD “yang lama” menyatakan bahwa salah satu ciri system pemerintahan Negara  adalah, “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Sedangkan dalam UUD hasil Amandemen Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah...

Pendidikan Kewarganegaraan, PPKn 11:00:00 No comments

KONDISI DEMOKRASI INDONESIA PADA PEMILU 2014

KONDISI DEMOKRASI INDONESIA PADA PEMILU 2014 Oleh : Ukti Binti Arifah (K6413074/B) Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Pendahuluan Tahun 2014 saat ini merupakan tahun politik. Dimana rakyat akan memberikan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses politik...

Pendidikan Kewarganegaraan, PPKn 10:21:00 No comments

Dasar Negara kita tidak pernah berubah yaitu Pancasila, tapi mengapa bentuk negara, sistem pemerintahannya dan penerapan Rule of Lawnya bisa berbeda – beda.

Hal ini bisa dilihat dari periode - periode penerapan UUD yang pernah berlaku di Indonesia: 1.      Periode 1945 sampai 1949 (UUD 1945) Sebagaimana diketahui pada periode pertama terbentuknya Negara RI, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Rumusan dasar Pancasila...

Pendidikan Kewarganegaraan, PPKn 13:05:00 No comments

ANALISIS INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (UNDP –PBB) TAHUN 2011 - 2012

ANALISIS INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (UNDP –PBB) TAHUN 2011 - 2012 (Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Drs. Machmud Al Rasyid, S.H, M.Si) Disusun Oleh : Nama          : Ukti Binti Arifah NIM           ...

Pendidikan Kewarganegaraan, PPKn 12:40:00 No comments

ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN, DAN BUDAYA MASYARAKAT BOYOLALI

BAB I PENDAHULUAN A.                Latar Belakang Masalah Adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun...

Integrasi Nasional, PPKn 12:11:00 No comments

PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL “MENINGKATKAN PAHAM NASIONALISME DALAM MENGATASI PENYERAPAN BUDAYA GLOBAL YANG NEGATIF”

BAB I PENDAHULUAN A.    Latar Belakang Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain (Kaelan dan Zubaidi, 2007:43). Dengan adanya pengertian yang demikian maka Setiap...

Integrasi Nasional, PPKn 11:56:00 No comments

Pasar dilihat dari Pendekatan Terpisah, Pendekatan Terpadu, dan Pendekatan Berhubungan

PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 1.      Pendekatan Terpisah ·         Aspek Ekonomi :  Pasar adalah tempat untuk jual beli, tujuan  umum  pendirian  pasar  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan yang biasanya...

PIS, PPKn 11:43:00 No comments

PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL

Pendidikan senantiasa berubah dari waktu ke waktu, sehingga berdampak terhadap kurikulum di negara juga mengalami perubahan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan mata pelajaran IPS sejalan dengan tujuan NKRI yaitu menuju masyarakat maju yang beradab, adil, makmur, dan sejarahtera....

PIS, PPKn 11:34:00 No comments

PROGRAM PNPM MANDIRI DIKAJI DENGAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL UNTUK MEMECAHKAN MASALAH KEMISKINAN

BAB 1 PENDAHULUAN A.    Latar Belakang Kemiskinan muncul sebagai problema social,pada waktu itu orang sadar akan kedudukan ekonominyaPermasalah kemiskinan di Indonesia yang cukup komplek, maka dibutuhkan intervansi dari semua pihak secara bersamaan dan terkoordinasi. Namun...

PIS, PPKn 11:11:00 No comments

PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOBA YANG BERSTATUS PELAJAR DAN CONTOH KASUSNYA

MAKALAH TINDAK PIDANA NARKOBA  “PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOBA YANG BERSTATUS PELAJAR” Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Triana Rejekiningsih, SH, KN, M.Pd            ...

Hukum Pidana, PPKn 11:56:00 No comments

SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sebelumnya datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku di Kepulauan Nusantara (Indonesia) hanyalah Hukum Pidana Adat yang sebagian besar tidak tertulis dan beranekaragam karena berlaku dimasing – masing kerajaan. Dan setelah datangnya Belanda ke Indonesiabarulah mengenal hukum pidana...

Hukum Pidana, PPKn 11:08:00 No comments

PRO TERHADAP RANCANGAN UNDANG - UNDANG KUHP

1.      RUU KUHP Tentang Perzinahan Dulunya  ketentuan Pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat...

Hukum Pidana, KUHP, PPKn 10:30:00 No comments

Contoh Kasus Pidana Percobaan dan Analisisnya

Kasus: Percobaan Perampokan Toko Emas Wednesday, 02 May 2012 17:24 Prabumulih, Palembang Pos.- Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih menggelar sidang perdana perkara percobaan perampokan terhadap pemilik Toko Emas Sinar Jaya, Amin bin Aman, warga Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan...

Hukum Pidana, KUHP, PPKn 10:13:00 No comments

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN, PENYERTAAN, MENYURUH LAKUKAN, PENGANJURAN, DAN PEMBANTUAN

Contoh kasus turut melakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut Ihsan (29), satu dari delapan pelaku perampokan ATM di Universitas Bung Hatta, dengan hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan Rahmad Syamsurizal (35) bersama istrinya, Eni Erawati (36), hanya dituntut tiga tahun, karena tidak terlibat langsung...

Hukum Pidana, KUHP, PPKn 09:58:00 No comments

RESUME STUDY MASYARAKAT & KEBUDAYAAN “TEORI – TEORI SOSIAL DAN BUDAYA”

Disusun oleh : Nama           : Ukti Binti Arifah NIM             : K6413074 Kelas            : B Prodi...

PPKn, Study Masyarakat 09:39:00 No comments

PASAL-PASAL KUHP YANG BERSIFAT MENGATUR

Pasal 12 KUH PERDATA Bila Pengadilan Negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya pula...

KUHP, PPKn 20:32:00 No comments

PASAL- PASAL KUHP YANG BERSIFAT MEMAKSA

Pasal 10 KUH PIDANA Pidana terdiri atas: a. pidana pokok :     1. pidana mati    2. pidana penjara    3. pidana kurungan    4. pidana denda    5. pidana tutupan. b. pidana tambahan :     1. pencabutan hak-hak tertentu   ...

KUHP, PPKn 20:28:00 No comments

Bukti PPKn Mengusung Pendidikan Nilai

Khusus mengenai pendidikan nilai dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Rebublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional secara Khusus tidak menyebutkan, namun secara implisit, antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan, yang secara substansif...

PPKn 20:08:00 No comments

Ini Cita-citaku apa Cita-citamu

MENJADI SEORANG PENGAJAR Kuliah merupakan idaman bagi para pelajar. Menjadi seorang mahasiswa merupakan kebanggaan tersendiri apalagi bisa diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan. Kebanyakan orang mempercayai bahwa kuliah adalah solusi untuk memperoleh masa depan yang lebih baik karena pendidikan...

Bahasa Indonesia 14:27:00 No comments