SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sebelumnya datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku di Kepulauan Nusantara (Indonesia) hanyalah Hukum Pidana Adat yang sebagian besar tidak tertulis dan beranekaragam karena berlaku dimasing – masing kerajaan. Dan setelah datangnya Belanda ke Indonesiabarulah mengenal hukum pidana secara tertulis yaitu de Bataviasche tahun 1642 dan Interimaire Strafbepalingan. Disamping itu Belanda juga memberlakukan peraturan lain yang bersandar pada Oud Hollandsdan Romeins Strafrecht. Peraturan hukum pidana tersebut hanya berlaku untuk orang Eropa, Sedangkan bagi orang Pribumi masih tetap berlaku Hukum Pidana Adat.

Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi (pembukuan segala peraturan hukum). Pada tanggal 10 Februari 1866 berlakulah dua Kitab Undang – undang Hukum Pidana di Indonesia yakni :

1. Het Wetboek Van strafrecht Voor Europeanen (S. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi orang Eropa mulai pada tanggal 1 Januari 1867. Kemudian dengan ordonasi tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula berlakunya KUHP untuk golongan Pribumi dan Timur Asing yaitu :
2. Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde (S. 1872 Nomor 85) yang berlaku bagi golongan Pribumi dan golongan Timur Asing, yang mulai berlaku 1 Januari 1873.

Berlakunya kedua aturan tersebut menimbulkan 2 konsekuensi yaitu :

a.       Terjadinya dualisme hukum dalam KUHP di Indonesia

b.      Aturan hukum yang lama (tahun 1642 dan 1848) tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Regeringsreglement pasal 75 ayat 1 dan 2 sebenarnya KUHP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 (Het Wetboek Van strafrecht Voor Europeanen) merupakan copy atau turunan dari KUHP Belanda dan KUHP Belanda juga turunan dari Code Panel Prancis karena Belanda dulu juga pernah dijajah Prancis. Meskipun penjajahan Prancis sudah berakhir, namun Code Panel Prancis masih tetap berlaku yang ditetapkan dalam Koninkrijk Besluit dengan diadakan perubahan – perubahan.

Disamping itu juga diusahakan membuat KUHP Nasional Negeri Belanda, namun selalu gagal. Kemudian dibentuklah panitia untuk merancang KUHP yang bersifat Nasional pada tahun 1870. Dan lima tahun kemudian panitia berhasil membentuk KUHP Nasional Negeri Belanda yang mulai berlaku tahun 1866 dengan nama Wetboek Van strafrecht, yang dapat menggantikan Code Panel.

Tahun 1915 diumumkan adanya KUHP baru yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 untuk semua penduduk Indonesia dengan mengakhiri dualisme Hukum Pidana sebelumnya, sehingga saat itu unidikasi Hukum Pidana telah tercapai dengan adanya WvS voor Nederlandsche Indie. KHUP 1918 ini bersumber dari KHUP nasional Belanda yang telah ada sejak 1866 namun melalaui beberapa perubahan, tambahan/penyelarasannya untuk diperlukan di Indonesia (asas concordansi).

8 Maret 1942 Jepang berhasil mengalahkan Belanda sehingga dapat masuk ke Indonesia. Pada saat itu WvS voor Nederlandsche Indie masih tetap diberlakukan oleh pemerintah Jepang, hanya saja dalam beberapa kepentingan–kepentingan pemerintahan Jepang mengeluarkan maklumat yang memuat ketentuan Pidana, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 1 ‘’Pemerintah Jepang menyatakan bahwa semua Undang – undang dan peraturan – peraturan dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah Tentara Jepang.’’ Jadi sejak saat itu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah WvS voor Nederlandsche Indie dan maklumat Hukum Pidana pemerintahan Jepang.

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan adanya pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan‘’Segala Badan Negara dan peraturan yangada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini’’.

Dengan adanya UU No, 1 tahun 1946 ditetapkan bahwa Hukum Pidana yang berlaku bagi Indonesia ialah Hukum Pidana yang termuat dalam WvS voor Nederlansche Indie (W.v.S.N.I) tahun 1918 saja (tanpa ketentuan – ketentuan pidana Jepang). Pasal 1 menyatakan ‘’dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden Repubik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan- peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret’’.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 perlu diperhatikan beberapa hal yang penting sebagai berikut :

1.      Pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukumpidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku.

2.      Pasal VI mengubah dengan resmi nama WetboekVan Strafrecht saja, yang biasa diterjemahkan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.      Pasal VII memuat perubahan kata –kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP

4.      Adanya penciptaan delik – delik baru yang termuat dalam pasail IX sampai dengan XVI

Pembentukan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 didasarkan pada dua tujuan penting. Pertama, hukum pidana yang diberlakukan pada masa penjajahan Jepang mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya pada masa penjajahan Jepang wilayah Indonesia dibagi dalam tiga bagian yang masing – masing ditempatkan di bawah pemerintahan tersendiri, adanya dua macam peraturan hukum pidana yang berbeda sistem dan asas umunya yang berlaku di wilayah yang sama dan untuk orang yang sama, serta hukum Pidan Jepang dianggap sebagai hukum yang memaksa para hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak seimbang dengan kesalahan orang.

Kedua, mengadakan unifikasi hukum di lapangan hukum pidana karena setelah Indonesia merdeka pemerintah binggung  menentukan peraturan mana yang masih berlaku dan sudah tidak berlaku serta saat itu telah terjadi dualisme hukum.Namun ternyata unifikasi Hukum Pidana Indonesia tidak bersifat mutlak. Sebab Pasl XVII memuat ketentuan yang menegaskan tentang batas- batas teritorial berlakunya W.v.S.N.I yang berbunyi ‘’Undang – Undang  ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang lain yang akan dtetapkan oleh Presiden’’.

Dengan ketentuan tersebut W.v.S.N.I hanya berlaku untuk wilayah bekas Hindia Belanda yang setelah merdeka menjadi NKRI. Sedangkan untuk wilayah jajahan Hindia Belanda tapi tidak otomatis menjadi bagian NKRI seperti wilayah Negara Indonesia Timur, Sumatra Timur, Irian Barat, dsb. Belanda pada tahun 1948 telah membuat secara khusus suatu KUHP untuk wilayah tersebut dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (W.v.S.I) yang berlakunya atas dasar Staatblads 1948 No.224.

Belanda mencoba untuk menjajah kembali Indonesia setelah Indonesia merdeka. Melalui agresi – agresi militer dan berbagai terornya untuk sementara waktu Belanda berhasil menduduki Indonesia kembali dengan membawa serta hukum pidananya yang terdahulu, tetapi dengan nama yang di ubah yakni Wvs voor Indonesia dengan isi 570 pasal (dengan berbagai penambahan dan pemberatan hukuman).Akibatnya kembali adanya dualisme hukim, yakni

1.      Wvs voor Nederlandsche India, terdiri atas 569 pasal

2.      Wvs voor Indonesia, yang terdiri atas 570 pasal.

Dualisme ini segera berakhir dengan dikeluarnya UU No.73 tahun 1958 yang memperkuat UU No. 1 tahun 1946 yang pada dasarnya menetapkan bahwa Hukum Pidana yang berlaku bagi seluruh Indonesia (unifikasi) ialah Hukum Pidana yang termuat dalamWvs voor NederlandscheIndie atau dengan kata lain Hukum Pidana yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 dan bukan Wvs voor Indonesia yang berisi 570 pasal. Wvs voor Nederlandsche Indie tahun 1918 inilah yang akhirnya diterjemahkan menjadi KUHP Indonesia sampai saat ini.

Undang – Undang No. 73 tahun 1958 merupakan realisasi atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1948. Berdasarkan KMB tersebut maka wilayah seluruh Indonesia bekas jajahan Belanda yang tadinya tidak tergabung dengan NKRI dan mempunyai KUHP sendiri, kemudian telah menjadi intergal dari NKRI.

Daftar Pustaka

A. Zainal Abadin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika. 
Mahrus Ali. 2011. Dasar – Dasar Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
A. Ridwan Halim. 1982. Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Jakarta : Ghalia Indonesia