PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL

Pendidikan senantiasa berubah dari waktu ke waktu, sehingga berdampak terhadap kurikulum di negara juga mengalami perubahan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan mata pelajaran IPS sejalan dengan tujuan NKRI yaitu menuju masyarakat maju yang beradab, adil, makmur, dan sejarahtera. Oleh karena itu, IPS selalu berkaitan dengan perkembangan Social Studies di  negara yang telah maju.

Perkembangan Social Studies di Negara Lain

Perkembangan Social Studies di Indonesia dikenal dengan istilah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Social Studies sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu Sejarah, Geografi, dan Civics. Pada awal abad 20 Social Studies telah dijadikan istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya AmerikaSerikat.

Tujuan PIPS adalah mendidik siswa sebagai warga negara yang baik, warga – masyarakat yang konstruktif dan produktif; yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa sebagai warga negara, berfikir sebagai warga negara, dan jika mungkin juga mampu hidup sebagai mana layaknya warga negara (Saxe, 1991:182, appendix). Untuk mencapai tujuan tersebut materi harus memiliki kognitif yang kuat pada diri siswa, serta bisa meningkatkan hasrat untuk lebih jauh mengerti dirinya dan lingkungannya.

Pada tahun 1915, menurut Committe on Social Studies (CSS)  Pendidikan di lingkungan rumah atau keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang baik. Sedangkan warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki perasaan sosial (social feeling), pikiran sosial (social thought), dan melakukan tindakan sosial (social action). Rekomendasi Social Studies yag dirumuskan dalam CSS tahun 1913, 1915, dan 1916 merupakan awal konsep awal bagi National Council for Social Studies (NCSS) yang berdiri tahun 1921.

 Perkembangan Social Studies dipublikasikan oleh National council for the Social Studies (NCSS) pada tahun 1935. Definisi Social Studies menurut Edgar Bruce Wesley 1937 (Barr, Barth, dan Shermis, 1972:12) “The Social Studies are the social sciences simplified for pedagogical purpose”. Era 1960-an muncul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu Revolusi dalam Social Studies yang dikenal sebagai gerakan “The New Social Studies”.

Gerakan The New Social Studies menjadi pilar perkembangan Social Studies pada tahun 1960, titik tolaknya dari kesimpulan bahwa social studies sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalam mengajarkan substansi dan mempengaruhi perubahan sikap siswa. Maka dari itu para ahli sosial dan sejarawan bersatu dan merumuskan social studies ketaraf “higher level of intellectual pursuit”. Pada akhir 1960-an tecatat adanya perbuhan dari orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah ke satu upaya untuk mencari hubungan interdisipliner  (Barr, 1977:45).

Pengembangan Social Studies dari mulai pendidikan dasar sampai tingkat menengah atas ditandai oleh keterpaduan pengetahuan, kemampuan siswa dan sikap siswa terhadap gejala sosial yang terjadi diskitarnya. Hal ini memberikan dau arti yaitu, monodisipliner dan interdisipliner. Program Social Studies menitik beratkan pada upaya membantu siswa dalam construct a knowledge base and attitudes drawn from academic disciplines as specialized ways of viewing reality (Pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita).

Perkembangan IPS di Indonesia

Perkembangan Social Studies di Amerika Serikat mempengaruhi pemikiran PIPS di Indonesia. Namun untuk mengetahui perkembangan di Indonesia dirasakan sulit, sebab:

1. Di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang Pendidikan IPS (PIPS) seperti NCSS, pengaruhnya lembaga serupa yang dimiliki Indonesia yaitu HISPISI (Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia) yang usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih sangat terbatas.
2. Perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidential untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarjana Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Diknas) dan Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk Diknas).

Keberadaan PIPS tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. PIPS pernah dimuat dalam 1947, Kurikulum tahun 1964, dan Kurikulum tahun 1968. Serta baru di Kurikulum tahun 1975, Kurikulum tahun 1984, dan Kurikulum tahun 1994, PIPS menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang SD dan SMP. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 penyusunan kurikulum menjadi kewenangan satuan pendidikan, maka sejak tahun 2006 kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dalam Permendikbud.

1.      Pendidikan IPS pada tahun 1945-1964

Tahun 1945-1964 Indonesia belum begitu mengenal istilah IPS. Namun, pembelajarannya sudah mengarah pada definisi Social Studies. Dan kenyataannya dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, civics, koperasi yang di sampaikan terpisah di SD, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di SMP.

2.      Pendidikan IPS Dalam Kurikulum 1964 dan 1968

Dalam Kurikulum 1945, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Perdekatan tersebut bersifat korelatif, sehingga ada mata pelajaran yang tedir atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, civics. Pada tahun 1968 juga ada perubahan, ditandai adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai orientasi. Saat itu mulai diperkenalkan Pendidikan Kewargenegaraan karena Pendidikan Kemasyarakatan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pendidikan Kewarganegaraan.

Istilah IPS pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawamangu Solo. Tiga Istiah yang muncul dari Seminar Nasional di Tawamangu yang digunakan secara bertukar adalah:

1. Pengetahuan Sosial/Social science.
2. Studi Sosial/Social Studies.
3. Ilmu Pengetahuan Sosial/Social Education.

Konsep IPS pertama muncul dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1973 dalam krikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Dalam kurikulum PPSP ini IPS menggunakan istilah “Pendidiakan Kewargaan Negaara atau Studi Sosial”

3.      Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1975 dan 1984

Pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS yang diberikan untuk jenjang SD, SMP, SMA yang menggunakan pendekatan sesuai tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik, yaitu berbasis pada materi pelajaran (Content Based Curriculum). Ciri yang paling menonjol adalh pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kurikulum 1975 PIPS menampilkan 4 profil, yaitu :

a.               PMP menggantikan PKN sebagai suatu bentuk PIP khusus yang mewadahi Citizenship Transmission.

b.              PIPS terpadu untuk SD.

c.               PIPS terkonfederasi untuk menempatkan IPS sebagai konsep payung pelajaran Geografi, Sejarah & Ekonomi Koperasi.

d.              PIPS terpisah yang mencakup mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi untuk SMA atau Sejarah dan Geografi untuk SPG.

Kurikulum PIPS 1984 masih sama dengan 1975, tetapi pada kurikulum 1984 terdapat penyempurnaan. Pengajaran IPS di jenjang SMP diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing – masing mata pelajaran bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Sedangkan umtuk SD  tidak mengalami perubahan.

4.      Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994

            Kurikulum 1994 mengalami perubahan yang cukup signitif. Setelah berlakunya UU No.2/1989  mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa dalam setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA). Untuk mata pelajaran IPS diwujudkan dalam :

1)     IPS terpadu di SD kelas 3 sampai dengan kelas 6, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak eksplisit (berdiri sendiri). Untuk IPS SD materi pelajaran dibagi atas dua bagian yakni:

·         Materi Sejarah, meliputi sejarah lokal dan sejarah nasional

·  Materi Pengetahuan Sosial, meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi dan politik/pemerintahan.

2)      IPS untuk SMP bersifat terkonfederasi yang mencakup mata pelajaran Geografi, Sejarah dan Ekonomi Koperasi.

3)     IPS untuk SMA mengunakan pendekatan terpisah - pisah, hampir mirip dengan “Social Studies” tetapi merupakan bagian ilmu pengetahuan sosial.

5.      Pendidikan IPS dalam Permendikbud

Memasuki abad 21 perubahan terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dengan digulirnya gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dan pada tahun 2003 disahkanlah UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 37 U Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib dalam  kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah. Bahan Kajian IPS antara lain ilmu bui, sejarah, ekonomi, kesehatan , dsb. Hal tersebut untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menganalisis kondisi sosial masyarakat.

Kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini menjawab keraguan dan kekhawatirannya lembaga pendidikan. Karena mata pelajran IPS dan PPKn pernah digabung menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Sosial) atau dipilih salah satu, hal ini terdapat di Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).Namun, setelah disahkannya UU No.20/2003 yang diikuti PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan perlu adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka pengembangan mata pelajaran IPS mengacu pada Permendikbud.

Sedangkan di Kurikulum 2013 IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative social studies bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. IPS sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Disamping itu, tujuan pendidikan IPS menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau space wilayah NKRI. Untuk IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan lainnya.